Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi

Pengaruh Work Life Balance Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan

2026-06-17T13:37:32+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis pengaruh work life balance dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tidore kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 37 Pegawai, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Keseimbangan Kehidupan Kerja (X1) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, dengan koefisien variabel 0,028 dan nilai signifikansi 0,061, yang lebih besar dari 0,05 (0,061 > 0,05). Sementara itu, Kepuasan Kerja (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai di kantor yang sama, dengan nilai koefisien regresi B = –0,348, nilai t = –2,085, dan tingkat signifikansi 0,045. Signifikansi yang berada di bawah ambang batas 0,05

Peran Sistem Pelaporan Dalam Memediasi Hubungan Antara Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Di Wilayah Kerja Kecamatan Tidore Selatan

2026-06-18T06:37:25+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisi pengaruh kejelasan sasaran, pengendalian internal terhadap Sistem Pelaporan, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas kinerja, sistem pelaporan sebagai variabel mediasi antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja., sistem pelaporan sebagai variabel mediasi antara pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan kausal dengan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. jumlah sampel sebanyak 66. Hasil penilitian menunjukan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja denan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, bahwa variabel Sistem Pelaporan memiliki t hitung sebesar 4,601 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Dokiri

2026-06-18T09:32:53+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Dokiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kelurahan Dokiri sebanyak 810 objek pajak. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 268 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Dokiri. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh penegakan sanksi, tetapi juga oleh kesadaran, pengetahuan, serta kualitas pelayanan fiskus

Peran Layanan Konseling Dan Assesment Psikologi Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus PA Gresik)

2026-06-18T10:37:40+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran layanan konseling dan asesmen psikologi dalam menekan angka perkawinan anak di Pengadilan Agama Gresik perspektif Psikologi Keluarga Islam menurut Dr. Mufidah Ch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling dan asesmen psikologi memiliki peran penting sebagai upaya preventif dan edukatif dalam memberikan pemahaman kepada anak dan keluarga mengenai dampak negatif perkawinan usia dini serta menilai kesiapan mental, emosional, dan sosial calon mempelai anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga profesional, lemahnya kedudukan hasil asesmen psikologi dalam pertimbangan hakim, serta kurangnya sinergi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan layanan konseling, asesmen psikologi, dan edukasi keluarga untuk mendukung perlindungan hak anak serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah

2026-06-26T14:21:18+00:00

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran strategis dalam menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat penyimpangan yang menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pejabat pengadaan meliputi dimensi administratif, perdata, dan pidana. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh regulasi, kompetensi SDM, pengawasan, tekanan eksternal, dan kondisi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pejabat, serta optimalisasi pengawasan guna mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan.

Mahar Berupa Perkataan dalam Perkawinan di Kepulauan Sula Perspektif Hukum Keluarga Islam

2026-06-24T08:00:39+00:00

This article examines the practice of verbal dowry (mahar berupa perkataan) in Muslim marriages in the Sula Islands Regency, North Maluku, Indonesia. Verbal dowry—a spoken promise made by the groom as the marriage gift—represents a rarely documented phenomenon in Islamic legal literature. The study aims to describe the implementation mechanism of verbal dowry and analyze its legal validity from the perspective of Islamic family law, encompassing the views of classical jurists, the Compilation of Islamic Law (KHI), local religious scholars, and the theory of maslahah mursalah. Using a qualitative field research approach on five marriage cases, the study finds that verbal dowry is pronounced during the marriage contract yet is consistently replaced with material dowry at the urging of Religious Affairs Office officials and local scholars. All reviewed Islamic legal perspectives reject the validity of verbal dowry as it fails to satisfy the requirements of qimah (material value) and tamlik (transferability), despite containing psychological benefit for the wife.

Rekonstruksi Hukum Perikatan Islam pada Komoditas Unggulan Kepulauan Sula di Era Digital

2026-06-28T04:19:55+00:00

This empirical-legal qualitative study examines the reconstruction of Islamic covenant law in digital transactions of featured commodities across the Sula Islands. The background of this study is the shift of conventional trade toward Facebook and WhatsApp platforms in Sanana, which has created friction between the flexibility of cyber-market technology and the classical fiqh doctrine of ittihad al-majlis. This study aims to answer two questions, namely the extent to which Islamic covenant law is effectively applied in such transactions, and how an ideal legal reconstruction formula can be developed. Data were collected through social media observation and in-depth interviews with local MSME actors and legal practitioners, then analyzed inductively through the lens of sociology of law and Maqashid Shariah. The results show that the application of Islamic covenant law is sociologically effective, as the principle of mutual consent (an-taradhin) is fulfilled through trust-based social capital, yet remains legally weak due to the absence of written contracts and down-payment systems, leaving business actors vulnerable to gharar and unilateral breach of contract. As a reconstruction formula, this study proposes an integrative three-pillar model: legitimizing digital footprints as a modern form of Al-Kitabah, reorienting the contractual session into a virtual majlis, and perfecting qabdh through the strengthened role of local couriers as wakil al-mushtari. This study contributes a more operational legal model compared to previous studies, which generally addressed these three aspects separately.

Ishlah dan Wasathah dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus di Desa Waibau, Kecamatan Sanana

2026-07-02T12:55:50+00:00

Inheritance disputes among rural Muslim families are often triggered by one party's unilateral control over productive assets, such as land, houses, or plantations, before a division is agreed upon. Prior studies extensively examine dispute resolution through Religious Courts or formal sub-district mediation, yet empirical accounts of family deliberation and village mediation in archipelagic regions such as the Sula Islands remain scarce. This study describes the forms of inheritance dispute resolution in Waibau Village, Sanana, and examines them from an Islamic legal perspective. Using a qualitative descriptive case study approach, data were collected through in-depth interviews with the village head, a religious leader, and disputing parties, supported by observation and documentation. Findings reveal a tiered pattern: family deliberation first, mediation by the village head and religious leader when deliberation stalls, and litigation as a strongly avoided last resort. From an Islamic legal standpoint, this pattern reflects ishlah and wasathah, prioritizing hifzh al-nasl over hifzh al-mal. This study contributes an empirical account of inheritance law values practiced in a coastal village community

Model Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kepulauan Sula

2026-07-14T00:22:15+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan model penguatan ekonomi syariah yang berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa masyarakat Kepulauan Sula memiliki sistem nilai, tradisi gotong royong, dan kelembagaan adat yang selama ini berjalan beriringan dengan praktik keagamaan, namun belum terintegrasi secara optimal dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pelaku usaha mikro, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti fagogoru (rasa hormat dan kekeluargaan), bari-bari cari makang (gotong royong ekonomi), dan sistem bagi hasil adat memiliki kesesuaian filosofis dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan tolong-menolong (ta’awun). Model penguatan yang dirumuskan mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan (integrasi lembaga adat dengan lembaga keuangan mikro syariah), penguatan literasi dan edukasi berbasis budaya lokal, serta penguatan jejaring kemitraan antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk mendukung tumbuhnya lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas yang berakar pada kearifan lokal Kepulauan Sula.